PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017

<b>PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017</b> - Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa penghasilan ketiga belas.<br /> <br /> Pemberian penghasilan ketiga belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran penghasilan ketiga belas diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.<br /> <br /> Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT4vD1pYDYefWB9_thizGuzMMrSDh76m-pOorZSm8hA_SfbvR9GgVw2c0Jw7TK-z8A0-ry9akV6L3jX0YVdDEwBykgvjdkZlGbPo8jcDyHKU7381dc5ftBqC6GlcF80EvThY3g2ytJXEw/s1600/2019-05-12_214024.jpg" imageanchor="1"><img alt="PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT4vD1pYDYefWB9_thizGuzMMrSDh76m-pOorZSm8hA_SfbvR9GgVw2c0Jw7TK-z8A0-ry9akV6L3jX0YVdDEwBykgvjdkZlGbPo8jcDyHKU7381dc5ftBqC6GlcF80EvThY3g2ytJXEw/s1600/2019-05-12_214024.jpg" title="PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017" /></a></div> <br /> <br /> Supaya lebih jelasnya lagi bentuk secara keseluruhan dari <b>PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017</b> bisa dilihat melalui tampilan berikut ini ;<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <i>PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017</i></div> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/14ExqIbybnG2Mqq0qD2Mw97y9trNnDLfR/preview"></iframe> </div> </div> <br /> <br /> Selengkapnya bagi yang membutuhkan PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017 bisa didapatkan <b><a href="https://drive.google.com/file/d/14ExqIbybnG2Mqq0qD2Mw97y9trNnDLfR/view" rel="nofollow" target="_blank">DISINI</a></b>

PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017

PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Gaji Ke 13 Perubahan PP Nomor 24 tahun 2017 - Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahter...

Baca selengkapnya »

PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan

Alhamdulilah Akhirnya Turun juga THR bagi PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara Pensiunan dan Penerima Tunjangan di Tahun 2019 sekarang ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 36 Tahun 2019 yang langsung di Tanda Tangani Presiden RI Joko Widodo. Berikut lengkapnya ....<div> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB6Ac8htZ45IcqlI2IKUGi8yhoCtdhVxOL6zqxbPXDS85iOx8Z9GkNbkaPPw8ygsiasJ6OYzm2YLYo8ABJEcKIACZlcZxdEbdlsB9mJ0JSbQh2jJRBKmjxGqyl6-E5FPDNdebBmFxTXuY/s1600/2019-05-12_212106.jpg" imageanchor="1"><img alt="PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB6Ac8htZ45IcqlI2IKUGi8yhoCtdhVxOL6zqxbPXDS85iOx8Z9GkNbkaPPw8ygsiasJ6OYzm2YLYo8ABJEcKIACZlcZxdEbdlsB9mJ0JSbQh2jJRBKmjxGqyl6-E5FPDNdebBmFxTXuY/s1600/2019-05-12_212106.jpg" title="PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan" /></a></div> <div> <br /></div> <div> <br /></div> <div> Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya. <br /><br />Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional. <br /><br />Namun demikian bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tfrnjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Ttrnjangan Hari Raya Penerima Turnjangan janda/duda.<br /><br /> Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.<br /> <br /> Adapun Besaran Tunjangan Hari Raya untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara, Pensiunan dan Penerima Tunjangan sebagai berikut :<br /> <blockquote class="tr_bq"> <b><i>Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.</i></b></blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <b><i>Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan T\rnjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.</i></b></blockquote> Supaya lebih jelasnya lagi bentuk secara keseluruhan dari PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan bisa dilihat melalui tampilan berikut ini ;<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <i>PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan</i></div> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1V4fj6hhh-LiA5hlcyUZIhDJsalQkjpfj/preview"></iframe> </div> </div> <br /> Bagi yang membutuhkan dalam bentu file mentahnya, bisa dengan mudah didapatkan melalui tautan link yang sudah kami sediakan melalui link dibawah ini ;<br /> <br /> Selengkapnya mengenai Isi dari PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan bisa didaptkan <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1V4fj6hhh-LiA5hlcyUZIhDJsalQkjpfj/view" rel="nofollow" target="_blank">DISINI</a></b></div>

PP Nomor 36 Tahun 2019 Pemberian THR untuk PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara dan Pensiunan

Alhamdulilah Akhirnya Turun juga THR bagi PNS, TNI, POLISI, Pejabat Negara Pensiunan dan Penerima Tunjangan di Tahun 2019 sekarang ini yang ...

Baca selengkapnya »

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural

<b>PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural</b> - Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa T\rnjangan Hari Raya.<br /> <br /> Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, namun apabila penghasilan dimaksud lebih besar maka Tunjangan Hari Raya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.<br /> <br /> Penetapan Peraturan Perrierintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Turnjangan Hari Raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiublbd3gVyml7b292Tk85ECtD3Lc81yOZuvdDC_Fah8T3FafBoBII4787SKVY53My0CRTwv3xnI9pmxG3pCFO6f9UM_PX8nfHKWq33ejc-9V97kvCUjddokh6zUxE8_8Be6nE6Yc5p7rI/s1600/2019-05-12_210607.jpg" imageanchor="1"><img alt="Besaran THR Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiublbd3gVyml7b292Tk85ECtD3Lc81yOZuvdDC_Fah8T3FafBoBII4787SKVY53My0CRTwv3xnI9pmxG3pCFO6f9UM_PX8nfHKWq33ejc-9V97kvCUjddokh6zUxE8_8Be6nE6Yc5p7rI/s1600/2019-05-12_210607.jpg" title="Besaran THR Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural" /></a></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <i>PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural</i></div> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/15gJgYm2nZ6XMR0hmgwoajtj0ZeH-8AMx/preview"></iframe> </div> </div> <br /> Bagi yang membutuhkan dalam bentu file mentahnya, bisa dengan mudah didapatkan melalui tautan link yang sudah kami sediakan melalui link dibawah ini ;<br /> <br /> PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra Non Struktural <b><a href="https://drive.google.com/file/d/15gJgYm2nZ6XMR0hmgwoajtj0ZeH-8AMx/view" rel="nofollow" target="_blank">KLIK DISINI</a></b>

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembagra NonStruktural - Dalam rangka usaha ...

Baca selengkapnya »

Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

<h2> Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</h2> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicGAXJDH_4gKlRYUC8dOyKvZtil9LZioYvxeD7BLlWf9fkpB3diWHnyQdlJme_07QSMnD3Mp9CghCRJcvsK56cXE5I7_ewULw0FLN3Yw_F-fkL12tVen_PEbRyfoiqFnOh4gZ3_Eyf6us/s1600/2018-11-22_200046.jpg" imageanchor="1"><img alt="Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicGAXJDH_4gKlRYUC8dOyKvZtil9LZioYvxeD7BLlWf9fkpB3diWHnyQdlJme_07QSMnD3Mp9CghCRJcvsK56cXE5I7_ewULw0FLN3Yw_F-fkL12tVen_PEbRyfoiqFnOh4gZ3_Eyf6us/s1600/2018-11-22_200046.jpg" title="Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil" /></a></div> <br /> Salah satu materi yang harus dikuasai pengawas sekolah adalah Buku Modul Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) bagi Pengawas Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya (Modul Diklat Calon dan Penguatan Pengawas Sekolah). Parameter mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja khusus untuk pengawas sekolah perlu disesuaikan agar relevan pada hakikat tugas pengawas sekolah baik utama maupun penunjang yang relevan.<br /><br />Penilaian prestasi kerja bagi pengawas sekolah, dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pengawas sekolah, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka pembinaan profesi pengawas secara obyektif. Hasil penilaian prestasi kerja akan dimanfaatkan antara lain sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier pengawas sekolah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, serta disiplin. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan guru yang beralih tugas sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.<br /> <a href="https://www.blogger.com/null"></a> <br /> Penilaian prestasi kerja dimaksud dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja atau tingkat capaian kinerja pengawas sekolah, sebagaimana telah direncanakan, disusun dan disepakati bersama oleh pengawas sekolah dengan atasan langsungnya. Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah secara strategis diarahkan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pengawas sekolah berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk memenuhi prinsip penilaian tersebut diperlukan suatu pedoman penilaian prestasi kerja yang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas jabatan pengawas sekolah.<br /> <br /> Mengapa pengawas sekolah harus menguasai Buku Modul PPKPNS (Modul Diklat Calon dan Penguatan Pengawas Sekolah). Hal ini dimaksud agar para pengawas sekolah mampu 1) Mendeskripsikan peran atau tugas pokok pengawas sekolah terhadap pelaksanaan PPKPNS. 2) Menyusun SKP sesuai komponen penyusunan tugas Pengawas Sekolah. 3) Menilai atau mengukur capaian SKP Pengawas Sekolah. 4) Melakukan tahapan penilaian perilaku kerja Pengawas Sekolah. 5) Menyusun Dupak Tahunan Pengawas Sekolah.<br /> <br /> Selengkapnya silahkan Anda baca Modul Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Lainnya (Modul Diklat Calon dan Penguatan Pengawas Sekolah).<br /> <center> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1mDYvtcJRr42ABl1gGM7TWX0hEGHABb1i/preview"></iframe> </div> </div> <br /><div style="text-align: left;"> <span style="text-align: justify;"><b>Download File :</b></span><br /> <blockquote class="tr_bq"> <span style="text-align: justify;"><b>Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil <a href="https://drive.google.com/file/d/1mDYvtcJRr42ABl1gGM7TWX0hEGHABb1i/view?usp=sharing" rel="nofollow" target="_blank">UNDUH</a></b></span></blockquote> </div> </center>

Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Modul PPKPNS Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Salah satu materi yang harus dikuasai pengawas sekolah adalah Buku Modul Pen...

Baca selengkapnya »

Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah

<h2> Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah</h2> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_tgzhzRkkel-Cn9YsBhcwGvuZ4MSZl0ptUESYyid9ooxzQC0ofuTPc42BnoO9RcCU45GRszz3UHEo1vF9gmJC3XyH-ki8LKKtOxtaK0-pb65lfhAmygLi-BGD1QIXlKaYd5MfjE9I-0/s1600/2018-11-22_192828.jpg" imageanchor="1"><img alt="Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7_tgzhzRkkel-Cn9YsBhcwGvuZ4MSZl0ptUESYyid9ooxzQC0ofuTPc42BnoO9RcCU45GRszz3UHEo1vF9gmJC3XyH-ki8LKKtOxtaK0-pb65lfhAmygLi-BGD1QIXlKaYd5MfjE9I-0/s1600/2018-11-22_192828.jpg" title="Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah" /></a></div> <br /> Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dijelaskan bahwa: (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; (2) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan; (3) kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.<br /> <div> <br /></div> <div> Apabila dikaji dari uraian tersebut pengawasan yang dimaksud relevan dengan makna supervisi. Secara etimologi “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision” yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian semacam itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Secara semantik, supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar dan mengajar pada khususnya.<br /> <br /> <b>Beban Kerja Pengawas Sekolah dan Uraian Tugas Pokok Pengawas Sekolah</b><br /> <br /> Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu (Ayat (8) Pasal 54 PP Nomor 74 Tahun 2008).<br /> <br /> Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas rumpun mata pelajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru ekuivalen dengan paling sedikit 24<br /> (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu (Ayat (3) Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 );<br /> <br /> Beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan (Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010);<br /> <br /> Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat (Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018);<br /> <br /> Beban kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan yang merupakan beban kerja guru (Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018);<br /> <br /> Pengawas sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah binaan dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.<br /> <br /> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;"> <b>Preview Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah</b></blockquote> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1HMkeK8t0zrZnLqxOaQnfDbDVpVW6OC5Y/preview"></iframe> </div> </div> <br /> <b>Download File :</b><br /> <blockquote class="tr_bq"> <b>Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah <a href="https://drive.google.com/file/d/1HMkeK8t0zrZnLqxOaQnfDbDVpVW6OC5Y/view" rel="nofollow" target="_blank">UNDUH</a></b></blockquote> </div>

Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah

Modul Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar...

Baca selengkapnya »

Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018

<h2 style="text-align: center;"> Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018</h2> <div style="text-align: center;"> <img alt="Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI7BW5AwervLjd7R0LXtWR-OaQjhccbKOITwYDNBZVbHZps62GtVMkNF3-g8QgoLG3BFer8vaJIKTFt1YggzFar6KNkoEhKCQWQen4l88VC_qpPmcZonX1cm2PntL4nFu0A4OEbeyVGa1G/s640/Pedoman%252C+Tema++Logo+Hari+Guru+Nasional+HGN+tahun+2018.jpg" title="Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018" /></div> <br /> Pedoman Tema Dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018. Peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. Pada tahap awal kebangkitan nasional, para guru aktif dalam organisasi pemuda pembela tanah air dan pembina jiwa serta semangat para pemuda pelajar.<br /> <br /> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa.<br /> <br /> Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan tanggal 25 November selain sebagal HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional tahun 2018.<br /> <br /> Tema dan Logo Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018. Adapun Tema peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 adalah “Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21”. Sedangkan Logo peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 adalah :<br /> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1WVAvfb4wcMcCa3ms31r2jDroQ-XYQ3QB/preview"></iframe> </div> </div> <br /> Selengkapnya silahkan download Surat Edaran dan Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018<br /> <br /> Surat Edaran Mendikbud tentang Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 <a href="https://drive.google.com/file/d/1QU6rbJm2p9awsGV3ocW3L3dvjGYjl5on/view?usp=sharing" rel="nofollow" target="_blank">UNDUH</a><br /> <br /> Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2018 <a href="https://drive.google.com/file/d/1WVAvfb4wcMcCa3ms31r2jDroQ-XYQ3QB/view?usp=sharing" rel="nofollow" target="_blank">UNDUH</a>

Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018

Pedoman Tema dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2018 Pedoman Tema Dan Logo Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 20...

Baca selengkapnya »

PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018

<h2 style="text-align: center;"> PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018</h2> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaky8btoWB0jJ3nw7xB3IXroWUsYm61RCxrb35AeFCLrzZ-FcLynRz0ttVBLvDQtqC6GQtmp51STNC9sB5etYM0aYCdlBPPxS_EGtrb7PaPwiXK3j8BCzK47ckPWiVCKuxKzucRBbN6V0/s1600/2018-11-22_191635.jpg" imageanchor="1"><img alt="PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaky8btoWB0jJ3nw7xB3IXroWUsYm61RCxrb35AeFCLrzZ-FcLynRz0ttVBLvDQtqC6GQtmp51STNC9sB5etYM0aYCdlBPPxS_EGtrb7PaPwiXK3j8BCzK47ckPWiVCKuxKzucRBbN6V0/s1600/2018-11-22_191635.jpg" title="PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018" /></a></div> <br /> Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.<br /><br />Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa 1) tingkat kesulitan Soal Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan dengan soal Seleksi Kompetensi Dasar pada tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan terbatasnya jumlah kelulusan peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan, dan 2) alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil yang memadai dan tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik.<br /> Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 aturan ini sesungguhnya dalam rangka Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).<br /> <br /> Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Peserta SKB terdiri atas: a) Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan b) Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.<br /> <br /> Pasal 3 Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut: <br /> <ol> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh); </li> <li>Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).</li> </ol> Pasal 4 Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan, apabila: <br /> <ol> <li>tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau </li> <li>belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan. </li> </ol> Pasal 5 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: <br /> <ol> <li> peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi; </li> <li>apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan </li> <li>apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan. </li> </ol> Pasal 6 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menyatakan bahwa:<br /> <br /> 1) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut: <br /> <ol> <li>peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar, diikutsertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama; </li> <li>apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik; </li> <li>jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama; </li> <li>apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan </li> <li>apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan. </li> </ol> (2) Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. <br /> <br /> (3) Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama. <br /> <br /> Pasal 7 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menegaskan tentang Tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah integrasi nilai SKD dan SKB <br /> <br /> (1) Tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:<br /> <div> <ol> <li>dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; </li> <li>dalam hal kebutuhan formasi umum pada huruf a masih belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik; </li> <li>dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; </li> <li>dalam hal kebutuhan formasi khusus pada huruf c belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik; </li> <li>khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; dan </li> <li>khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi sebagaimana diatur pada huruf e, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik. </li> </ol> (2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi.<br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1Kr-e5O828OGGLwn2_Hbc78QfMJVdy7Jq/preview"></iframe> </div> </div> <br /> <span style="text-align: start;">Selengkapnya silahkan download Salinan Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.</span><br /> <span style="text-align: start;"><br /></span> <span style="text-align: start;"><b>Download File :</b></span><br /> <blockquote class="tr_bq"> <b>PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018 <a href="https://drive.google.com/file/d/1Kr-e5O828OGGLwn2_Hbc78QfMJVdy7Jq/preview" rel="nofollow" target="_blank">UNDUH</a></b></blockquote> </div> </div>

PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018

PERMENPAN RB / PERATURAN MENPAN RB NOMOR 61 TAHUN 2018 Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Peme...

Baca selengkapnya »

PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

Berikut ini kami bagikan PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dimana ini menjadi dasar perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2016.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsYh3ojDuG11CoLBNDq5ngWBBPigqIAnl9yOl31FYSyvF5Pk3PqPetRvJCEbLkgyyP8dxY6NdG5FilrGtAcxuHcHf3RCUJ0hQFbRbNAJuBDSPA8vHyk3i8CXyrmWZwLEqo1d0bAGyXA8/s1600/2018-05-24_232315.jpg" imageanchor="1"><img alt="PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsYh3ojDuG11CoLBNDq5ngWBBPigqIAnl9yOl31FYSyvF5Pk3PqPetRvJCEbLkgyyP8dxY6NdG5FilrGtAcxuHcHf3RCUJ0hQFbRbNAJuBDSPA8vHyk3i8CXyrmWZwLEqo1d0bAGyXA8/s1600/2018-05-24_232315.jpg" title="PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun" /></a></div> <br /> <br /> Adapun yang menjadi point penting perubahan PP Nomor 19 tahun 2016 diganti menjadi PP nomor 18 Tahun 2018 ini diantaranya :<br /> <br /> 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:<br /> <br /> (1) Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.<br /> <br /> (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.<br /> <br /> (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:<br /> <ul> <li>PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok,tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja; </li> <li>Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan</li> <li>Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. </li> </ul> (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal kementerian/lembaga.<br /> <br /> (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.<br /> <br /> 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br /> <br /> (1) Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli.<br /> <br /> (2) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.<br /> <br /> 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br /> <br /> Pasal 8<br /> <br /> Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:<br /> a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:<br /> <ol> <li>menteri; dan</li> <li>pejabat pimpinan tinggi;</li> </ol> b. wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri;<br /> c. staf khusus di lingkungan kementerian;<br /> d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<br /> e. hakim ad hoc; dan<br /> f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Itulah kiranya perubahan dari PP Nomor 19 tahun 2016 menjadi PP Nomor 18 tahun 2018, Lebih jelas dan lengkap, silahkan lihat preview atau langsung download melalui link dibawahnya :<br /> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/1DJwP8z5LTR8RtockXf7GPAiZhh_TplTX/preview"></iframe> </div> </div> <br /> Download File :<br /> <br /> <ul> <li>PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun <b><a href="https://drive.google.com/file/d/1DJwP8z5LTR8RtockXf7GPAiZhh_TplTX/view" rel="nofollow" target="_blank">DISINI</a></b></li> </ul>

PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

Berikut ini kami bagikan PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan 13 Kepada PNS, TNI, Kapolri, Pejabat Negara dan P...

Baca selengkapnya »

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Pemberian THR

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Judul lengkap peraturan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.<br /> <br /> Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dinyatakan bahwa PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dinyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.<br /> <br /> Yang dimaksud penghasilan pada bulan Mei mencakup:<br /> <ol> <li>Khusus PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja; </li> <li>Khusus Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan </li> <li>Khusus Penerima Tunjangan menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan bahwa (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan bulan Juni. (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.<br /> <br /> Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan bahwa PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<br /> <br /> Pada pasal Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn6s9toWAGs7IixvDhX9PA2u2NApyHoJ7lbWtIcaZ11jp_BCbB-tXTX-7gUdKPkAVXvNcvk9bdVAJOfhKrE-fRALBhoaw4LEGttTM47zID-3JxrqbCrZP0BFuDJXXTw6c0d2E6MSpGr9l-/s1600/PP+nomor+19+tahun+2018.png"><img alt="Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 " border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn6s9toWAGs7IixvDhX9PA2u2NApyHoJ7lbWtIcaZ11jp_BCbB-tXTX-7gUdKPkAVXvNcvk9bdVAJOfhKrE-fRALBhoaw4LEGttTM47zID-3JxrqbCrZP0BFuDJXXTw6c0d2E6MSpGr9l-/s400/PP+nomor+19+tahun+2018.png" title="Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 " /></a> </div> <br /> Sedangkan pada pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan pensiun terusan pada bulan Mei.<br /> <br /> Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2018 bahwa Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi: <br /> <br /> a. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: <br /> <ol> <li>Menteri; dan </li> <li>Pejabat Pimpinan Tinggi; </li> </ol> b. Wakil Menteri atau jabatan setingkat wakil menteri; <br /> c. Staf Khusus di lingkungan kementerian; <br /> d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; <br /> e. Hakim Ad hoc; dan <br /> f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2018<br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <center> <center> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <br /> <div id="my-div"> <div style="text-align: center;"> <iframe id="my-iframe" scrolling="no" src="https://drive.google.com/file/d/16H1lrsC7-Qn6Vr1_7tSA9jT4ry1LbEU_/preview"></iframe> </div> </div> <br /> Download File :<br /> <ul> <li><a href="https://drive.google.com/file/d/16H1lrsC7-Qn6Vr1_7tSA9jT4ry1LbEU_/view?usp=sharing" rel="nofollow" style="text-align: start;" target="_blank">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Pemberian THR</a></li> </ul> </div> </center> </center> </div>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Pemberian THR

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2018 K...

Baca selengkapnya »